Uncategorized

Bahas RUU DKJ, Anggota DPR Ini Ingin Jakarta Tak Jadi Kota Berduit

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju tarif hidup di Jakarta.

Hal ini dikenalkan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Tempat (DPD) RI, dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Tempat Khusus Jakarta (RUU DKJ), di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta.

Karena kalau tak, Jakarta ini akan menjadi kota khusus yang berduit. Mungkin kita nanti agak susah untuk tinggal di Jakarta, oleh maka gates of olympus ini juga patut ada etika yang menurut aku menjadi kekhususan bahwa Jakarta bisa mempertahankan skor-skor kultur, Betawi ini mungkin telah susah ditemui lagi ini,\\” kata Herman, Jumat (15/3/2024).

Disini saja cuma Mpok Sylvi yang ada mungkin. Pak Supratman bukan lagi orang, aku bukan lagi orang Betawi gitu,\\” tambahnya.

Selain itu, Jakarta juga diharapkannya patut melindungi juga terhadap kultur orisinil yang berkembang dan masyarakatnya. Karena, berkembangnya daerah itu disebutnya tentu juga akan meningkatkan terhadap energi beli.

\\”Akan meningkatkan tarif hidup dan pada walhasil ini akan memarginalkan terhadap komunitas-komunitas yang hakekatnya itu yaitu kekayaan sejarah yang patut dijaga, satu itu ya kekhususan patut bisa menjaga kekayaan sejarah,\\” ucapnya.

DPD RI Meminta Ada Institusi Kultur Anggota
Anggota DPD RI, Sylviana Murni, menyampaikan perlu adanya payung peraturan yang jelas bagi institusi-institusi adat dan kebudayaan Betawi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tempat Khusus Jakarta (DKJ.

Dia mengapresisasi badan legislasi yang telah memasukkan berita pelestarian kultur dalam pembahasan RUU DKJ.

Sylviani menilai, perhatian khusus terhadap kebudayaan Betawi perlu ditanggapi secara serius. Dia minta RUU DKJ menyusun Institusi khusus Kultur dan Kebudayaan Betawi.

Institusi adat dan kebudayaan Betawi perlu bisa nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini. apresiasi baleg yang telah mencantumkan ini,\\” ucapnya Rabu (13/3/2024).

Majelis Kaum Betawi
DPD juga mengusulkan nama \\”Majelis Kaum Betawi\\” sebagai mama institusi hal yang demikian. selebihnya Sylviani menyerahkan terhadap pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

\\”DPD mengusulkan supaya institusi adat dinamakan Majelis Kaum Betawi. Nanti bisa dipikirkan lagi kata-kata yang lebih pas lagi kalau ada masukan yang lebih bagus,\\” kata Sylvi.